REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan wilayah perbatasan di Indonesia tidak bisa dikucilkan.
Marwan menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara pada seminar nasional “Membangun Indonesia dari Indonesia dan Pinggiran: Pelajaran dari Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”, di Auditorium BRI Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), UGM, Yogyakarta, Sabtu (15/11).
Menurutnya, terjadinya perpindahan kependudukan dari Indonesia ke Malasyia di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara karena ketertinggalan dan kemiskinan. Ia menilai kurangnya perhatian pemerintahan sebelumnya membuat perpindahan kewarnegaraan terjadi.
“Ini menjadi lampu merah bagi kita bahwa daerah perbatasan harus kita urus,” kata Marwan.
Wilayah perbatasan, kata Marwan, akan menjadi prioritas di kementeriannya. Pihaknya akan bekerjasama dengan sejumlah kementerian, jelasnya, terutama dalam membangun infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, penguataan nasionalisme perlu juga untuk dibangun.
Marwan berencana dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke tiga desa tersebut untuk melihat langsung sesuatu yang terjadi sesungguhnya. Karenanya, tutur Marwan, pihaknya masih mempelajari semua permasalahan yang ada di perbatasan.
Lebih lanjut, Marwan menjelaskan, tiga desa yang terjadi perpindahan kependudukan tersebut murni tanah wilayah Indonesia. Tanah tersebut tidak termasuk wilayah sengketa dengan negara lain.
Anggaran untuk pembangunan desa tertinggal menurut Marwan membutuhkan biaya besar. Untuk itu, Marwan telah meminta kepada seluruh jajarannya agar melakukan revisi anggaran. Pasalnya, anggaran sudah sesuai dengan nota keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.
Nantinya, kata Marwan, Rp 1,4 miliar akan dibagi rata ke masing-masing desa. Akan terdapat tim pengawas keuangan desa di seluruh Indonesia. Sebab, menurut Marwan, masih banyak ditingkat desa yang belum mengerti terkait pelaporan keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika