REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan Presiden Joko Widodo harus serius membangun kemampuan kontrol wilayah maritim Indonesia termasuk di tiga alur laut kepulauan indonesia (ALKI).
"Jika tidak maka Indonesia jadi 'lapangan bola' tanpa garis dan juga 'tanpa wasit serta hakim garis'. Bisa runyam NKRI," kata Mahfudz Siddiq melalui pesan Blackberry yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (13/10).
Mahfudz mengatakan untuk mewujudkan kemampuan kontrol wilayah maritim, perlu dukungan kebijakan dan anggaran kepada semua unsur pelaksananya, polisi perairan, imigrasi dan Bea Cukai dan TNI AL.
Menurut dia, semua unsur ini terkoordinasi dalam Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) untuk mengontrol keamanan wilayah perbatasan laut.
Dia mencontohkan saat ini armada TNI sangat minim baik kapal maupun pesawat patroli termasuk juga kecukupan radar pantainya.
"Saya khawatir Presiden Jokowi terlalu semangat melamar sana-sini, tiba-tiba 'anak gadisnya hilang diculik orang'. Itu kalau saya analogikan Indonesia ini sebagai anak gadis," ujarnya.
Selain itu menurut dia, ide Presiden Jokowi yang mulai dipasarkan ke dunia internasional harus disikapi cermat dan hati-hati. Dia menjelaskan ada dua hal penting pertama, Presiden harus memformulasikan kebijakan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang jelas dan disetujui DPR.
"Kedua, pemerintah harus lakukan penyesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga UNCLOS sebagai hasil dari Deklarasi Djuanda yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan batas wilayah maritimnya," katanya.
Dia menegaskan tanpa dua hal itu ide Presiden Jokowi bisa jadi tsunami dahsyat bagi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
