Rabu 12 Nov 2014 18:36 WIB

'Kemensos Tetap Lanjutkan Program Keluarga Harapan'

Rep: Ahmad Islamy Jamil/ Red: Djibril Muhammad
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memiliki komitmen untuk meneruskan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah digulirkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya.

Sebab, program tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam mengangkat kesejahteraan rumah tangga sangat miskin di Indonesia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, PKH mempunyai kontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan di negeri ini. Program tersebut terbukti mampu mengubah status keluarga sangat miskin (KSM) menjadi keluarga dengan tingkat ekonomi yang jauh lebih baik.

"Saya melihat sendiri kontribusi program ini dalam pengentasan kemiskinan. Di Pandeglang, Banten, ada 100 KSM penerima PKH yang sudah 'naik pangkat' menjadi keluarga produktif," ujar Khofifah saat dihubungi, Rabu (12/11).

Dijelaskannya, keluarga-keluarga sangat miskin yang sudah 'naik kelas' tersebut mulai tahun depan tidak lagi menerima PKH.

Kendati demikian, kata Khofifah, pemerintah tetap memberikan pendampingan untuk memperkuat status ekonomi mereka sebagai keluarga produktif. Salah satunya adalah lewat bantalan kelompok usaha bersama.

PKH adalah bantuan tunai bersyarat yang dikelola Kemensos sebagai upaya pelembagaan mekanisme perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga sangat miskin yang jumlahnya mencapai 5 persen dari total rumah tangga yang ada di Indonesia. Program ini pertama kali diluncurkan pada 2007 lalu.

"Jadi, sasaran PKH berbeda dengan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru kami luncurkan beberapa waktu lalu. Sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin yang levelnya berada di paling bawah, sedangkan penerima KKS adalah keluarga miskin," jelasnya.

Khofifah menambahkan, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) berkomitmen untuk melanjutkan PKH pada tahun depan, mengingat manfaatnya yang besar bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Kami tidak akan mengganti program bagus yang sudah ada sebelumnya. Apalagi, pagu anggaran PKH sudah ada dalam APBN 2015," ujar Khofifah.

Terpisah, mantan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri berharap agar program-program yang menjadi prioritas nasional di Kemensos sebelumnya tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah PKH. Menurutnya, saat ini masih terdapat 3 juta rumah tangga sangat miskin yang membutuhkan bantuan lewat program tersebut.

"Mudah-mudahan pemerintah Jokowi-JK tidak mengubah PKH dengan kebijakan yang baru. Sayang saja kalau diubah. Jika program yang sudah berjalan selama tujuh tahun ini terus dilanjutkan secara profesional, saya yakin, keluarga sangat miskin bisa langsung keluar dari garis kemiskinan," ujar Salim.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement