REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Telematik Indonesia (Mastel) meminta dukungan DPR RI guna menuntaskan kasus IM2 dan pembebasan mantan Dirut IM2 Indar Atmanto. Mastel menilai adanya upaya kriminalisasi kasus IM2 juga industri ICT secara keseluruhan.

Ketua Umum Mastel Setyanto P Santosa mengatakan, dengan adanya kasus IM2 membuat iklim usaha di bidang ICT menjadi terganggu. Sebab  kasus ini  menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan pekerja yang bekerja di sektor ini.

“DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang perlu memberikan perhatian lebih kepada kasus IM2. Kami juga minta dukungan kepada Komisi I DPR agar menolak segala bentuk kriminalisasi di bidang TIK,” kata Setyanto di Jakarta, Selasa (11/11).

Menurut Setyanto, pengaturan penyelenggaraan bisnis di industri telekomunikasi telah diatur secara detil dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, khususnya di Bab IV yang terdiri 36 pasal.

Meski ketentuan dalam bab tersebut diikuti dengan berbagai peraturan turunannya telah jelas dan bisa dimengerti dengan baik oleh para pelaku bisnis di bidang telekomunikasi, ternyata, bagi aparat penegak hukum dianggap tidak jelas sehingga sering terjadi penafsiran yang berbeda.

Setyanto meminta agar  informasi yang disampaikan Mastel menjadi perhatian anggota Komisi I DPR saat menyusun dan mengesahkan berbagai undang-undang. "Jangan sampai undang-undang disalahtafsirkan oleh pihak-pihak tertentu," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, ia  akan membawa semua masukan ini dalam rencana amandemen UU Telekomunikasi dalam Prolegnas 2015. “Masukan ini sangat penting bagi amandemen Undang-Undang Telekomunikasi,” katanya. Komisi I juga akan memasukan rencana amandemen UU ITE dan UU Penyiaran dalam Prolegnas 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika