REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril, keputusan final terkait legalitas kepengurusan PPP masih menunggu sidang PTUN. Sebab, putusan provisi itu disebut juga putusan sela yang dikeluarkan pengadilan sebelum putusan akhir. Artinya, putusan itu tetap sah hanya saja tidak bisa dilaksanakan karena telah ditangguhkan. Status PPP saat ini berada dalam status quo.

Jika putusan Menkumham dibatalkan, maka keputusan menkumham sebelumnya yang berlaku. Tetapi, menurut Madril, ada satu hal penting dalam penetapan tersebut. Dalam poin ke tiga putusan PTUN sejatinya menghendaki adanya islah di internal PPP. “Secara tidak langsung PTUN menghendaki adanya perdamaian di PPP,” katanya.

Mbah Moen sebelumnya juga menyatakan akan mendukung kepengurusan siapapun yang disahkan PTUN. Selain karena mendapat legitimasi dari negara, hasil sidang PTUN bisa dijadikan pintu masuk untuk mencapai islah dan kembali bersatu untuk bersama membangun PPP. PTUN menjadi jalur penyelesaian yang memang harus ditempuh untuk menentukan kepengurusan yang sah. Mbah Moen juga terus mengimbau agar kubu Romy dan kubu SDA untuk berdamai. Dia meminta semua pihak menghormati putusan PTUN nantinya.

Di sisi lain, gugatan di PTUN juga masih berjalan. Ada dua kemungkinan terkait keputusan PTUN. Yang pertama adalah membatalkan SK Menkumham yang berarti kembali ke keputusan Menkumham sebelumnya. Dan yang kedua adalah menguatkan keputusan Menkumham yang berarti mengesahkan kepengurusan versi muktamar Surabaya.

Tetapi, konflik yang berkepanjangan tidak akan bisa membuat PPP lebih baik. Dari simpatisan, PTUN hingga Mbah Moen tak ingin PPP terbelah. Semua menginginkan kedua kubu di PPP islah. Sebab, pertikaian hanya membuat yang kalah akan menjadi abu, dan yang menang menjadi arang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika