REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengirimkan surat rekomendasi pembubaran Front Pembela Islam (FPI) kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam surat yang dikirimkan ke Kemenkumham dan Kemendagri, pria yang akrab disapa Ahok itu menilai FPI sudah sering melakukan tindakan demonstrasi yang anarkis.

Selain itu, FPI juga telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat serta mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berikut isi surat yang dikirmkan Ahok ke Kemendagri dan Kemenkumham:

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor:

Sifat:

Lampiran:

Hal: Permohonan Pembubaran Ormas FrontPembela Islam

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri (Menteri Hukum dan HAM)

Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan keberadaaan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut:

1. FPI sering melakukan tindakan demonstrasi yang anarkis, menebarkan kebencian dan menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga telah melanggar konstitusi.

2. Atas tindakan Front Pembela Islam tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Oleh karena FPI tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, namun terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI, maka sesuai ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dinyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.

4. Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Menteri Dalam Negeri dapat segera menindaklanjuti pencabutan surat keterangan terdaftar ormas FPI.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama

Ikuti Whatsapp Channel Republika