REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso mengatakan bahwa seharusnya warga Jakarta sadar jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berhak jadi Gubernur. Menurutnya hal itu sudah tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
"Ahok secara otomatis jadi Gubernur, kita dari awal waktu Jokowi disandingkan dengan Ahok itu harus sadar kalau ada apa-apa itu ahok akan jadi gubernur, seluruh rakyat Jakarta ini harus tahu itu, nah sekarang tinggal introspeksi saja," kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini.
Meski ada beberapa organisasi tidak setuju, salah satunya aksi yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) yang tidak setuju dengan pengangkatan sebagai Gubernur, Bang Yos berharap semua berada pada jalur hukum.
"Jadi, apapun yang dilakukan tidak boleh keluar dari konstitusi, di UU kita kalau gubernur berhalangan tetap secara otomatis wakilnya jadi gubernur," kata Ketua PKPI tersebut.
Selain itu, Bang Yos mengatakan, harus ada dasar yang melandasi kenapa tidak berkenan dengan Ahok. Misalkan Ahok tidak bisa mengontrol bawahannya dengan baik atau cara komunikasi Ahok yang kurang berkenan. Tapi, lanjut Bang Yos, bagaimanapun FPI itu bagian dari rakyat Jakarta yang harus kita dengar dan diajak bicara.
"Tapi kalau keluar konstitusi silakan aparat yang akan langsung bertindak," jelasnya.
Kemudian, Bang Yos juga berharap Ahok sebagai Gubernur Jakarta mampu menjalankan toleransi. "Harus bisa, kalau tidak dia bukan pemimpin lagi, aspirasi apapun boleh lewat DPRD, nanti dprd yg mengolah layak atau tidaknya," katanya.
Terkait surat rekomendasi yang akan dibuat Ahok terkait pembubaran FPI, Bang Yos juga mempersilahkan jika memang memenuhi persyaratan hukum. "Itu hak dia, kalau semua memenuhi silakan saja, kalau tidak kan percuma jadinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika