REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat untuk mengakhiri konflik yang terjadi di DPR dengan beberapa kesepakatan. KIH dikabarkan akan mendapat jatah sebanyak 21 pimpinan dalam alat kelengkapan dewan (AKD).
Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham mengatakan, dalam perundingan yang dilakukan telah disepakati KIH akan mendapatkan jatah pimpinan lebih dari jumlah total AKD yang ada.
“Totalnya 21 yang (KIH) dapat,” katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11).
Idrus mengatakan, lobi antara perwakilan KMP dan KIH juga menghasilkan kesepakatan untuk merevisi UU MD3 dan tata tertib (tatib) pemilihan pimpinan. Sebab, revisi itu merupakan jalan untuk menambah jumlah satu wakil ketua dalam setiap komisi dan badan yang ada di AKD yang disepakati dalam lobi.
Politisi Golkar ini menjelaskan, di setiap komisi yang berjumlah 11, KIH akan mendapatkan satu wakil ketua. Penambahan wakil akan dilakukan setelah revisi UU MD3 dan perubahan tatib yang ditargetkan selesai 5 Desember 2014. Selain di 11 komisi, KIH juga akan mendapat jatah pimpinan di lima badan.
Kelima badan itu yakni Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Legislasi (Baleg), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan Badan Anggaran (Banggar) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Untuk BURT dan MKD yang wakilnya masih ada dua, rencananya akan ditambah masing-masing satu dari KIH dalam waktu dekat sebelum revisi UU MD3 dilaksanakan. Sementara untuk Banggar yang sampai saat ini belum ada pimpinannya akan segera dilakukan pemilihan dalam waktu dekat.
“Itu bisa kita realisasikan sebagai wujud komitmen awal,” ujar Sekjen Partai Golkar tersebut.
Menurut Idrus, Senin (10/11), kesepakatan itu akan ditandatangani oleh perwakilan dari KMP dan KIH. Untuk KIH akan diwakili Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Sementara KMP akan diwakili oleh Idrus Marham dan Hatta Rajasa.
Sementara itu, politisi senior PDIP Pramono Anung memastikan bahwa dalam kesepakatan tidak ada kocok ulang dan hanya menambah jumlah pimpinan dalam AKD yang berjumlah 16. Dia memastikan, KIH mendapatkan lebih dari 16 pimpinan di seluruh AKD yang ada. Sayangnya, Pramono enggan menyebutkan jumlah pasti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika