REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sapu bersih alat kelengkapan DPR oleh Koalisi Merah Putih dinilai sudah sesuai dengan UU MD3 dan Konstitusi yang berlaku.

Ketua DPP Gerindra Arief Poyuono mengatakan KMP tidak perlu mengakomodasi KIH pada unsur pimpinan maupun alat kelengkapan DPR.

"Lobi-lobi yang dilakukan segelintir elite partai politik dari KMP dengan KIH  hanya untuk kepentngan elite," kata Arief dalam siaran persnya, Senin (10/11).

Ujung-ujungnya, kata dia, yang terjadi hanya konsolidasi pembagian proyek serta ketakutan segelintir elite terkait kasus korupsi. Ia meminta KMP bersikap tegas untuk tidak menerima segala tawaran KIH.

Arief menilai Presiden Joko Widodo saja cuek dan tidak mengakui DPR tandingan bentukan KIH. Tapi, ini ada segelintir elite tampak sibuk melakukan lobi sana-sini.

Terjadinya pembelahan di DPR, menurut dia, justru membawa efek positif sehingga tidak terjadi perampokan uang negara melalui kongkalikong DPR dan eksekutif.

Pasalnya, KMP akan benar-benar mengawasi anggaran dan RUU yang merugikan negara dan bisa menolaknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika