REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo perlu menyampaikan doktrin baru tafsir kebijakan luar negeri yang merupakan aspirasi dari rakyat Indonesia untuk diartikulasikan.

"Tafsir kebijakan luar negeri baru ini akan membuat Indonesia disegani oleh masyarakat internasional dan mendapat dukungan dari publik dalam negeri," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam tafsir baru yang dapat disebut sebagai Doktrin Jokowi (Jokowi's Doctrine) maka politik LN Bebas Aktif ditafsir sebagai "All Nations are Friends until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest' is jeopardized (Semua Negara adalah sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan)."

"Presiden Jokowi tidak perlu ragu atau merasa ewuh pakewuh dalam menyampaikan Doktrin Jokowi di pidato resmi agar sejak awal masyarakat internasional tahu bahwa Indonesia tidak akan bisa diajak berkompromi ketika kedaulatan dilanggar oleh negara lain dan kepentingan nasional dirugikan," katanya.

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke luar negeri dalam rangka KTT APEC, ASEAN dan G-20 disamping memperkenalkan diri sebagai Presiden baru Indonesia, dalam setiap kesempatan menyampaikan pidato resmi dalam KTT perlu menyampaikan tafsir baru kebijakan luar negeri bebas aktif.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tafsir kebijakan LN Bebas Aktif adalah Thousand Friends Zero Enemy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika