REPUBLIKA.CO.ID,KENDARI--Bupati Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kerry S Konggoasa menginginkan ada perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.
"Dengan adanya KPK di daerah akan memudahkan kami para bupati untuk melakukan konsultasi terkait penggunaan anggaran pembangunan daerah, agar para kepala daerah tidak salah dalam melaksanakan aturan," ujarnya di Kendari, Minggu.
Ia mengharapkan, pemerintah pusat dapat membuka perwakilan KPK di daerah untuk menunjang kinerja pembangunan daerah dan membantu kepala daerah untuk mengkonsultasikan penggunaan anggaran dalam pembangunan daerah.
Menurut dia, dengan adanya perwakilan KPK di daerah, dapat memudahkan kepala daerah untuk mengkonsultasikan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada kesalahan dalam menetapkan sebuah langkah kebijakan.
"Saya selaku Bupati Konawe, kadang takut mengambil sebuah kebijakan untuk pembangunan, jangan sampai kebijakan yang saya ambil menyalahi aturan," ujarnya.
Karena itu, kata dia, sangat penting adanya perwakilan KPK di daerah, sehingga sebelum memutuskan sebuah kebijakan dapat dikonsultasikan kepada perwakilan KPK yang ada di daerah.
Pihaknya juga sangat mendukung upaya pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh KPK. Sebab menurut Bupati Konawe tersebut, sekecil apapun pelanggaran terhadap penggunaan anggaran harus ditindak tegas.
Rencana membuka perwakilan KPK di daerah telah lama diajukan ke DPR untuk dibahas, tetapi ditolak dengan alasan akan ada penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
