REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan Joko Widodo (Jokowi) disebut bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
"Jika Kartu Jakarta Sehat (KJS) dapat terintegrasi dengan BPJS semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta maka KIS juga dapat diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan," kata Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Nusa Tenggara Timur Fransiskus Pareira di Kupang, Kamis (6/11).
Menurut dia, ketika PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, maka KJS juga ikut berintegrasi. Para pemegang KJS pun otomatis menjadi peserta BPJS.
"Data dan uang yang dialokasikan untuk KJS sudah diserahkan ke BPJS. DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang melakukan integrasi jaminan sosialnya dengan BPJS, yang kemudian disusul Aceh," tuturnya.
Pada 7 November 2014, kata dia, ada 19 provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan giliran untuk melakukan program integrasi KIS, Jamkesda, Jamkesma dan sejenisnya ke BPJS.
"Dari 19 provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia yang akan melakukan integrasi program itu, NTT merupakan salah satu "pilot project" dalam menyatukan kedua program layanan kesehatan itu," kata Pareira.
Provinsi lain, katanya, akan menyusul untuk mengintegrasikan jaminan sosialnya ke BPJS. Karena itu, jaminan kesehatan daerah (jamkesda) masih berjalan di beberapa daerah.
Sebelumnya, pencetus ide SJSN Emir Soendoro berharap Presiden Jokowi melanjutkan program BPJS dengan menyatukan sejumlah program kesehatan yang ada. Hingga batas waktunya berakhir untuk ditiadakan.
Menurut Emir, Jokowi harus berani menyatukan BPJS yang saat ini terpecah menjadi dua. Yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan lainnya.
"Ide awal BPJS itu disatukan bukan terpecah dua seperti sekarang. Karena peran BPJS yang disatukan akan sangat strategis karena menyangkut nasib rakyat kecil termasuk buruh, apalagi Jokowi identik sebagai pembela rakyat kecil.
"Semua yang menyangkut soal pelayanan kesehatan harus disatukan dalam BPJS termasuk Jasa Raharja yang selama ini juga menyantuni korban kecelakaan, karena pada ujungnya juga bersinggungan dengan pelayanan kesehatan," kata penulis buku "Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari" itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika