REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Margarito Kamis mengatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad harus membuka nama-nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning.
Margarito mengatakan hal tersebut penting, agar publik tidak lagi bertanya-tanya apakah ada calon menteri yang diberi tanda merah atau kuning, yang masih dipilih oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerjanya.
Ia mendesak Abraham Samad untuk tidak berpolitik dengan melemparkan wacana akan menyampaikan nama-nama menteri yang diberi tanda tetapi tidak menyampaikannya. "Kita harus desak dia (Abraham) untuk menyampaikan di antara delapan itu adakah masuk kabinet. Jangan dia bermain politik," kata Margarito saat dihubungi Republika, Rabu (5/10).
Margarito melanjutkan sebagai pemimpin lembaga independen, Abraham Samad harus membuka nama-nama menteri yang diberi tanda. "Abraham mesti jujur, mesti ungkap jangan dia bermain politik. Siapa delapan orang yang dikasih merah dan kuning itu. Jangan membuat orang bersepekulasi," jelasnya.
Ia mengatakan jika Abraham menyampaikan delapan nama yang diberi tanda oleh KPK maka citra KPK dan kredibilitas Abraham Samad sebagai ketua KPK terjaga. Sementara jika tidak kredibilitas Abraham dipertanyakan.
"Untuk itu Abraham Samad segera membuka ada tidak satu dua orang yang diberi tanda itu masuk kabinet," katanya.
Margarito memastikan, Abraham tidak akan disebut telah membocorkan rahasia negara atau mencemarkan nama baik jika dia mengungkap siapa nama menteri yang diberi tanda.
"Tidak-tidak. Kan mereka sudah bilang kalau kuning itu berpotensi menjadi tersangka kalau yang merah lebih parah lagi. Tangkap mereka sidik mereka," katanya.
Sementara saat dihubungi secara terpisah Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP mengatakan, memang belum ada rencana dari unsur pimpinan akan menyampaikan nama-nama menteri yang diberi tanda. Meski Ketua KPK Abraham Samad sudah berjanji.