REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR sementara versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati kebuntuan politik yang terjadi di parlemen. Ia meminta Jokowi tidak mengirimkan para menterinya ke DPR, sebelum konflik antara KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP) selesai.

"Silahkan Jokowi-JK berpikir sendiri. Jangan ego kepemerintahannya mengabaikan apa yang kami rasakan," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11).

Effendi mengingatkan agar pemerintah tidak turut campur dalam konflik DPR. Sebab menurutnya DPR adalah lembaga yang setara dengan pemerintah. "DPR bukan insubordinari pemerintah. Secara kasat mata ada persoalan di DPR," tegasnya.

Ketua DPP PDIP ini mengatakan konflik antara KIH dan KMP bukan semata-mata soal pembagian jatah pimpinan komisi yang tidak adil. Menurutnya KMP telah menjadi kartel politik yang menguasai seluruh pimpinan di DPR.

"Ini bukan persoalan sederhana. Ini sebuah syahwat kartel politik yang harus dihambat. Ini kejahatan yang luar biasa," ujarnya.

KIH telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR. Effendi menyatakan KIH tidak akan menjalankan berbagai keputusan yang dikeluarkan pimpinan DPR maupun pimpinan komisi. Sebab menurutnya, keputusan yang akan dikeluarkan DPR tidak mewakili suara rakyat.

"Kami tidak mengakui keputusan-keputusan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika