REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PKS, Abubakar Alhabsyi mengaku heran dengan realisasi pengadaan kartu sakti Presiden Joko Widodo yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebab, pemerintah dan DPR sama sekali belum mengadakan rapat terkait anggaran yang dialokasikan untuk tiga kartu tersebut.
"Ini semua kan uang negara. Jadi, tata cara penggunaannya ada aturan mainnya. Saya heran, darimana pos anggarannya diperoleh sedangkan para menteri belum ada yang rapat dnegan DPR," katanya, Selasa (4/11).
Ia menegaskan semua anggaran yang bersumber dari APBN harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemerintahan dan DPR. Apalagi program Jokowi dimasa kampanye itu untuk 1,289 juta masyarakat miskin dengan total anggaran Rp6,44 triliun.
"Ini bukan angka yang main-main," katanya.
Keherannya bertambah ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada postur anggaran untuk tiga kartu sakti Jokowi itu.
"Lha, ini dapatnya darimana? Kapan dibahas dengan DPR?" katanya.
Tak hanya itu, ia pun mempertanyakan mekanisme penganggaran yang digunakan Jokowi dan para pembantunya. Apalagi peluncuran kartu-kartu tersebut hanya dua pekan setelah pelantikan presiden-wakil presiden.
"Bukankah penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan
prosedur keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahil
direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan," katanya.
Ketidakjelasan juga terlihat dari operator dan penanggungjawab pengadaan tiga kartu tersebut. Pengadaan kartu sudah seharusnya dilakukan dengan mekanisme tender. Apalagi untuk program sebesar KIP, KIS, dan KKS tidak bisa menggunakan penunjukkan langsung.
"Saya harap pemerintah menjelaskan berbagai persoalan ini sebagai bentuk pertanggunjawaban dan transparansi keuangan negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika