REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diharapkan agar tidak perlu merisaukan masalah yang terjadi di DPR. Saran ini muncul setelah masalah dualisme kepemimpinan DPR tidak mendapatkan jalan keluar dengan baik dan semakin kacau keadaannya.

Pendapat itu diungkapkan pengamat dan pakar komunikasi politik Indonesia Lely Arrianie. Menurutnya, masalah terjadi di DPR merupakan tugas para anggota DPR untuk menyelesaikannya. “Bukan presiden,” kata Lely pada Senin (3/11).

Menurut Lely, yang harus dilakukan Jokowi saat ini adalah dengan fokus menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. 

“Program-program yang sejalan dengan politik dia,” tambah lulusan dari Universitas Pajajaran ini.

Lely menyatakan, lembaga legislatif (DPR) maupun eksekutif (presiden) memiliki ranah tersendiri. Jika terjadi masalah, maka mereka yang berada di ranahnya masing-masing yang bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui, saat ini DPR sedang mengalami kekacauan dalam pembagian kursi kepemimpinan pada komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Keadaan semakin ricuh setelah pihak Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat DPR tandingan. Padahal sebelumnya, anggota DPR dari KMP, yang sah menurut hukum, telah meresmikan para pemimpin komisi dan AKD pada Selasa, (28/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika