REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran terkait gerakan penghematan untuk seluruh kantor pemerintah, baik di daerah maupun pusat.
"Jika ditanya kapan itu, ya saya jawab secepatnya. Secepatnya kapan, yang segera," kata Yuddy dalam kunjungannya ke rumah dinas Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (1/11).
Yuddy mengatakan, gerekan penghematan tersebut merupakan salah satu dari Revolusi Mental yang dicanangkan oleh pemerintahan saat ini.
Dia menjelaskan, salah satu bentuk penghematan yang dilakukan seperti menghemat penggunaan listrik, air dan alat kelengkapan negara lainnya.
"Jadi nanti setiap kantor dinas di seluruh pemerintah daerah harus menghemat penggunaan listrik, air, jangan lagi ada listrik yang menyala saat tidak ada jam kantor," kata Yuddy.
Selain itu, lanjut Yuddy, bagian lainnya dari gerakan penghematan adalah pemerintah daerah tidak boleh lagi menyajikan makanan-makanan impor dalam setiap kegiatannya.
"Misalnya anggur, apel, pear, atau jeruk Taiwan, jangan ada lagi dalam setiap penyajian di pemerintahan. Usahakan makanan yang disajikan yang sehat, seperti di Menpan-RB sudah kita mulai, setiap rapat hidangannya kacang rebus, singkong dan pisang ulum," kata Menpan.
Gerakan penghematan ini, lanjut Menpan, termasuk pengadaan untuk televisi, mobil dinas atau perlengkapan lainnya.
"Misalnya televisi kalau bagus walau sudah kuno tidak usah diganti dengan yang baru, begitu juga dengan rumah dinas kepada daerah tidak harus ada perlengkapan baru, yang penting bersih. Mobil dinas juga jangan diganti, pakai yang sudah ada, rusak diservice," kata Menpan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyatakan secara bertahap akan menerapkan apa yang diinstruksikan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Sebenarnya kita sudah memulai, dalam evaluasi rapat anggaran 2015 di DPRD, saya sudah meminta penghematan anggaran untuk belanja rumah tangga, termasuk anggaran dinas wali kota, kita kurangnya 50 persen untuk belanja rumah tangga mulai dari seragam pegawai, perawatan rumah dinas. Kalau untuk perjalanan dinas wali kota saya minta 25 persen saja dikurangi," kata Bima.
Bima mengatakan, dalam rapat evaluasi anggaran 2015 tersebut diketahui bahwa biaya listrik, air dan telepon seluruh kantor pemerintahan Kota Bogor mencapai Rp250 juta. Belum lagi biaya untuk baju dinas pegawai, serta rumah dinas wali kota mencapai Rp1 miliar.
Menurut Wali Kota, gerakan penghematan tersebut akan dimulai oleh Pemerintah Kota Bogor pada 2015 sesuai telah dievaluasinya anggaran APBD untuk kegiatan tahun depan.
"Karena untuk 2014 inikan sudah dianggarkan tahun lalu, dan semua sudah terprogram, jadi mau tidak mau harus dijalankan. Untuk gerakan penghematan secara total kita mulai 2015," kata Bima.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menambahkan, secara bertahap pihaknya akan menjalankan instruksi wali kota dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh SKPD dan kantor pemerintah.
"Surat edaran tersebut kita minta setiap SKPD dan kantor kecamatan hingga kelurahan untuk melakukan penghematan anggaran seperti listrik, air, dan telepon. Kita akan berlakukan ini terhitung mulai 2015," kata Ade.
Dia menambahkan, dengan adanya penghematan tersebut, dana yang tersisa bisa dialokasikan kepada rakyat sehingga program yang dijalankan lebih menyentuh kepentingan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika