REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddy Chrisnadi mengatakan progam politik revolusi mental yang digagas Presiden RI, Joko Widodo harus dilakukan di birokrasi.
"Revolusi mental ini salah satunya adalah mengubah mindset aparatur birokrasi yang biasanya ingin dilayani, tetapi saat ini harus diubah pandangan seperti yakni harus melayani dan berada di tengah-tengah masyarakat atau rakyat," kata Yuddy kepada Antara saat inspeksi mendadak di beberapa lokasi di Sukabumi, Sabtu (1/11).
Menurutnya, birokrasi jangan bertele-tele dan aparaturnya harus cepat tanggap dalam menyerap apa kebutuhan rakyat saat ini dan masa depan, jangan sampai pejabat aparatur birokrasi hanya ingi dilayani dan jauh dengan masyarakat. Selain itu, Jokowi sudah mengistruksikan kepada seluruh kabinetnya untuk terus bekerja dan dekat dengan rakyat.
Setiap aparatur birokrasi jangan sampai ada jarak dengan rakyat dan inilah salah satu bentuk reformasi birokrasi serta harus diwujudkan. Selain itu, revolusi mental ini harus dilakukan di seluruh aspek sepertu cara berfikir, bertindak dan struktur untuk merubah budaya kerja agar lebih baik lagi.
"Setiap aparatur birokrasi harus selalu siap melayani rakyatnya kapanpundan di manapun, bahkan harus berada di tengah rakyat dan ini dilakukan di kabinet yang dibentuk oleh pak presiden yang menginginkan seluruh perangkatnya bekerja untuk rakyat dan tidak hanya mau dilayani tetapi harus melayani," tambahnya.
Pada kegiatannya di Sukabumi, Yuddy langsung melakukan sidak ke sejumlah tempat seperti di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT), Markas Polres Sukabumi Kota. Bahkan, saat di BBPBAT, Yuddy enggan dilayani dan langsung melihat kondisi pelayanan di balai itu.
Setelah sidak, Yuddy pun langsung meninggalkan BBPAT dan enggan memberikan pemaparan dengan alasan, bukan saat ini akhir pekan memberikan pemaparan, tetapi ingin memberikan pelayanan dan mendengarkan keinginan rakyat.