REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Kompensasi atas kenaikan harga BBM segera dijalankan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, mengatakan kenaikan harga BBM bukan berarti mengurangi subsidi BBM. Melainkan mengalihkan dari subsidi konsumtif menjadi subsidi produktif.
“Subsidi ke depan akan diarahakan untuk membangun sarana prasarana, membangun irigasi, mendukung nelayan, mendukung mesin-mesin, membagi kartu sehat, dan memberikan bantuan cash kepada masyarakat kecil,” kata Sudirman dalam diskusi bertema Mimpikah Kedaulatan Energi di Kafe Pisa, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).
Bantuan cash akan dibagikan kepada keluarga paling rentan kemiskinan. Mekanisme pendistribusian dilakukan melalui bank, dengan membuatkan account-acount baru. Di samping itu, pembagian kartu-kartu yang sifatnya pelayanan publik, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
“Dalam waktu dekat, ini sedang dipersiapkan. Mungkin pekan depan sudah mulai dijalankan. Tapi yang menghitung anggaran Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Rencana kenaikan harga BBM menjadi isu pokok pemerintah. Menurutnya, hampir setiap hari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang menteri terkait untuk berkoordinasi dan meyakinkan semua kebijakan BBM akan berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan telah menyiapkan anggaran untuk kompensasi kenaikan harga BBM. "Itu kan waktu APBN-P sudah dicadangkan Rp 5 triliun, ya kalau memang akan dipakai kita siapkan," kata Bambang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta Timur, Selasa (28/10).
Di samping itu, pihaknya akan melanjutkan program pengembangan energi alternatif seperti biotermal dan mikrohidro. Namun, masih memerlukan percepatan untuk meningkatkan alokasi resources-nya.
“Saya mengajak seluruh komponen ESDM, SKK Migas, Pertamina, dan seluruh perusahaan BUMN energi, melakukan revolusi mental merubah perilaku supaya melayani masyarakat,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika