REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen untuk menekan angka kelahiran anak.
Namun, hingga saat ini angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi terutama di wilayah pedesaan.
Menurut Deputi KS PK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) BKKBN, Sudibyo Alimuso, di wilayah pedesaan ada dua permasalahan yang kini timbul. Selain angka pernikahan dini yang tinggi, angka kelahiran di kalangan remaja sebelum menikah juga cukup tinggi. Hal ini, menjadi pekerjaan rumah BKKBN untuk membenahi tingginya angka tersebut.
"Salah satu penyebabnya ialah akses internet yang tidak ada batas penggunannya. Sehingga banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan," ujar Sudibyo kepada wartawan usai kegiatan Jambore PIK Remaja/Mahasiswa Unggulan Tingkat Nasional, belum lama ini.
Menurut Sudibyo, BKKBN sendiri sudah melakukan survey terkait tingginya angka tersebut. Hasilnya, saat pria ditanya kenapa melakukan sex alasannya adalah penasaran. Sementara kaum perempuan, hanya menjawab terjadi begitu saja.
Oleh karena itu, kata dia, pria harus diberikan informasi yang cukup. Jadi, kalau mereka dibekali ilmu yang cukup mungkin penasarannya akan hilang. ''Kadang-kadang modal rayuan maut laki-laki saat pacaran perempuan biasanya mau," kata dia.
Di Indonesia sendiri, kata Sudibyo, sekitar 5 persen dari total penduduk indonesia usai 10-14 tahun itu sudah menikah. Sementara itu, usia perkawinan 15-19 mendominasi dengan persentasi 40 persen lebih dari jumlah penduk.
"Makannya kami mengusulkan undang-undang perkawinan di revisi, karena 16 tahun sudah boleh kawin. Dalam aturan kan umur 16 tahun itu masih anak-anak," katanya.
Sebagai penduduk tertinggi di Indonesia, kata dia, angka perkawinan dini di Jawa Barat cukup tinggi. Sudibyo menyebut hormon di Jabar sangat tinggi sekali dibanding provinsi lainnya.
"Kalau disini (Jabar) gampang hamil. Mungkin karena cuacannya dingin dan nyaman," kata dia.
Dengan begitu, kata dia, BKKBN akan memberikan pendidikan kepada para remaja dan mahasiswa. Menurut Sudibyo modul pendidikan yang diberikan akan berbeda-beda baik untuk remaja tingkat SLTP,SLTA hingga mahasiswa.
"Remaja SLTP hingga Mahasiwa nanti bisa ngariung dan mendapat tutorial kesehatan reproduksi. Modul pendidikannya berbeda-beda. Nanti kita akan buat," katanya.
Sementara menurut Asda III Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Jabar, Ahmad Hadadi, pihaknya sudah mempersiapkan program-program guna mengatasi perkembangan penduduk di Jawa Barat. Selain bersinergitas dengan BKKBN Jabar, Pemprov Jabar juga mengerahkan relawan guna memberikan pendidikan reproduksi.
"Kami juga bekerja sama dengan Kanwil agama. Kami juga ada relawan, misalnya di Posyandu ada kader, di beberapa OPD,'' katanya.
Selain itu, menurut Hadadi, Pemprov Jabar pun melakukan pembinaan terhadap remaja dengan cara pendekataan keagamaan, karangtaruna, kepemudaan. ''Kami juga punya program ada gerakan 20 menit bareng anak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika