REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi kembali keputusan perubahan kementerian.
Permintaan ini muncul setelah ada beberapa orang yang tidak menyetujui konsep peleburan kementerian yang dilakukan Jokowi.
Selain itu, munculnya kementerian tandingan yang dipelopori oleh Ahmad Dhani dan para pengusaha terkenal juga menjadi penyebab permintaan evaluasi ini.
Pengamat tata negara Asep Warlan Yusuf mengatakan,munculnya kementerian tandingan yang dipelopori oleh Ahmad Dhani menggambarkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap keputusan Jokowi dalam peleburan kementerian. Ahmad Dhani pada masalah ini, ia meminta Jokowi untuk membuat Kementerian Seni dan Industri Kreatif.
"Sikap yang dilakukan kalangan pengusaha itu merupakan sikap yang tidak pantas," ucap Guru Besar Universitas Khatolik Parahyanngan ini. Menurutnya, masyarakat diharapkan untuk melihat dahulu perkembangan kinerja yang akan dilakukan oleh kementerian yang dibuat oleh Jokowi.
Asep mengatakan, alasan pihak pengusaha terkenal untuk membuat kementerian tandingan itu karena Jokowi belum memasukannya dalam daftar baru kementerian.
"Pada daftar perubahan kementerian baru memang belum ada Kementerian Seni dan Indutri Kreatif," ucapnya pada Jum'at (31/10).
Asep menegaskan, segala yang dilakukan untuk membentuk kementerian tandingan itu tidak diperbolehkan. Namun Asep juga menegaskan, Presiden Jokowi juga tidak boleh menutup telinga terhadap permasalahan ini.
"Ini menjadi evaluasi dari keputusan Jokowi mengubah dan melebur beberapa kementerian," ucap Asep.
Dalam pandangan Asep, memang ada beberap perubahan kementerian yang patut dievaluasi kembali peleburannya.
"Seperti kementerian kehutanan dan lingkungan hidup," katanya. Menurut Asep, kementerian ini harus dipisah, tidak bisa dileburkan menjadi satu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika