REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja Retno P Marsudi didorong untuk berani melakukan terobosan kebijakan luar negeri Diplomasi Pro Rakyat (Diplomacy for People).

yang menjadi refleksi visi misi pemerintahan Jokowi.

“Namun Menlu Retno harus memastikan dirinya tidak terbelenggu oleh mantan atasannya terdahulu, Marty Natalegawa. Karena ada kecenderungan menteri baru tidak secara tegas menyampaikan perbedaan dengan menteri sebelumnya karena ada rasa ewuh pakewuh dan kekikukan (awkwardness),” tegas Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, Jumat (31/10).

Salah satu yang telah disampaikan Menlu Retno adalah Pro Rakyat. Hikmahanto memaknainya sebagai tafsir baru dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

“Tidak jelas juga apakah tafsir Polurgi Bebas Aktif sebelumnya berupa Thousand Friends Zero Enemy ditinggalkan dan mendapat ditafsir ulang,” urainya.

Diakui oleh Hikmahanto, Menlu Retno menyampaikan bahwa ke depan diplomasi akan dilakukan secara tegas dan bermartabat. Bahkan Retno mengkritik di masa lampau terkait masalah perbatasan dengan Australia dan Malaysia, Indonesia kurang bersikap konfrontatif.

“Menlu Retno diharapkan dapat lebih menunjukkan perbedaannya dengan menteri sebelumnya mengingat visi misi yang dijalankan bukanlah visi misi pemerintahan SBY lagi,” papar Hikmahanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika