REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah legawa tidak ada kadernya yang masuk dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa tidak ada kader tulen Muhammadiyah yang masuk kabinet.

"Menanggapi berbagai komentar terkait Kabinet Kerja Jokowi yang minus Muhammadiyah, terakhir beredar berita bahwa sesungguhnya ada beberapa menteri yang ada kaitannya dengan Muhammadiyah, apakah itu direkomendasi, ada hubungan keluarga, atau dulu pernah aktif," kata anggota Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Roni Tabroni dalam keterangan tertulisnya kepada ROL, Kamis (30/10).

Menurutnya, Muhammadiyah harus bersikap kesatria menerima kabinet saat ini yang memang tidak ada orang Muhammadiyah tulen. Merekomendasi orang lain, katanya, tentu bukan berarti orang itu Muhammadiyah, dan rekomendasi bisa diberikan kepada siapa saja.

Selain itu, lanjut dia, adanya hubungan keluarga yang memiliki ketersinggungan dengan Muhammadiyah, juga bukan berarti dia Muhammadiyah. Oleh karena itu, Roni menegaskan, Muhammadiyah yang sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, tidak usah mencari-cari hubungan dengan menteri yang ada.

"Peran kebangsaan, pndidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang selama ini dilakukan Muhammadiyah sudah lebih dari cukup untuk menjadikannya sebagai ladang amal bagi kemajuan bangsa," katanya.

Jika pun Muhammadiyah akan diwakili di Kabinet, lanjut Roni, maka yang diinginkan kader yaitu orang Muhammadiyah murni bukan yang hanya ada kaitan atau yang hanya direkomendasi.

"Tetapi jika memang tidak ada kesempatan, maka setiap kader Muhammadiyah adalah masyarakat civil yang selama ini tetap berbakti untuk bangsa dan dilakukan secara nyata," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika