REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu target yang ingin dicapai pemerintahan Jokowi-JK adalah mewujudkan kedaulatan pangan.
Karenanya, dalam rapat terbatas bidang perekonomian yang digelar Kamis (30/10) pagi, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat untuk fokus membangun bendungan dan irigasi.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono mengatakan, pihaknya telah melaporkan pada presiden mengenai 73 lokasi di berbagai daerah di Indonesia yang memungkinkan untuk dibangun bendungan.
Dari jumlah tersebut, menurut Basuki, 47 lokasi di antaranya sudah masuk perencanaan akan dibangun bendungan.
Namun, dari 47, baru 16 lokasi yang saat ini sudah dimulai pembangunan fisiknya. Meski demikian, pembangunan 16 bendungan tersebut pun sempat terhenti.
"Kita akan mempercepat proses pengadaannya karena sekarang masih terhenti karena tahun politik," ujar Basuki dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Kamis (30/10).
Basuki melanjutkan, sebelum akhir tahun ini pihaknya menargetkan lima bendungan lagi harus sudah ditandatangani kontrak pembangunannya. Lima bendungan tersebut akan berlokasi di Nangroe Aceh Darussalam, Banten, Kudus, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
Selanjutnya, pada 2015, Kementerian PU menargetkan pembangunan enam bendungan lagi. "Selanjutnya selama 2014-2019 minimal ada 20 bendungan lagi yang dibangun. Kita harapkan ini bisa menambah volume tampungan air lebih dari 14 miliar meter kubik," kata Basuki.
Sementara untuk irigasi, Basuki melanjutkan, pihaknya akan fokus pada rehabilitasi saluran irigasi yang rusak. Menurut data Kementerian PU, ada tiga juta hektare lahan irigasi yang mengalami kerusakan.
Dari jumlah tersebut, 500 ribu hektare berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, 500 ribu hektare lagi berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi, dan dua juta hektare lahan irigasi berada dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten.
"Proses rehabilitasi untuk lahan irigasi yang berada di bawah pemerintah pusat akan langsung ditangani Kementerian PU. Sementara untuk lahan irigasi yang berada di bawah provinsi dan kabupaten diarahkan akan dilakukan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi," ucap Basuki.
Selain merehabilitasi saluran irigasi, sambung dia, Kementerian PU juga menargetkan pembangunan satu juta hektare lahan irigasi baru. Dengan itu, diharapkan target kedaulatan pangan akan terwujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika