REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Budaya (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan kementerian yang dipimpinnya akan memastikan gagasan revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo akan terealisasi.
Menurutnya perubahan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) menjadi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), adalah bukti jika pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen dalam mewujudkan konsep Revolusi Mental.
"Presiden telah menyatakan, Revolusi Mental harus terjadi di Indonesia. Sebagai Menko PMK, maka tanggung jawab kementerian yang saya pimpin ini adalah memastikan gagasan tersebut terealisasi. Jantung Revolusi Mental ada di sini," jelasnya.
Ia melanjutkan, Presiden Jokowi pernah menjelaskan definisi Revolusi Mental sebagai upaya untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.
Sementara dalam penjabarannya, terdapat tiga dimensi dalam pembangunan manusia Indonesia. Yaitu sehat, cerdas, dan berkepribadian. "Kesemuanya untuk menuju manusia Indonesia yang berkepribadian," katanya.
Puan menjelaskan, sesuai perubahan nomenklatur di Kabinet Kerja Jokowi, maka kini ada delapan kementerian teknis yang berada dalam koordinasi Menko PMK.
Kedelapan kementerian tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Sosial.
"Sesuai UU Kementerian Negara, tugas Kemenko PMK adalah menyinergikan dan mengkoordinasikan urusan delapan kementerian yang terkait di atas. Dengan bekerja secara cepat dan tepat, kita berharap Revolusi Mental dapat segera terjadi di Indonesia," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika