REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini, partai-partai KIH belum menyerahkan nama anggota yang akan mengisi komisi dan AKD ke Kesekjenan DPR RI. Menurut Politisi Demokrat, hal tersebut justru merugikan KIH sendiri.
Ketua Harian Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, dengan keengganan KIH memasukkan nama, justru berdampak pada pemerintahan terbaru.
Karena berhubungan dengan penyusunan anggaran dalam kementerian, dan sebagainya. "Sebenarnya ini justru merugikan pemerintahan Jokowi-JK Karena ini ada pembahasan anggaran, terkait nomenklatur," kata Syarif di Gedung DPR/MPR, Rabu (29/10).
Syarif menururkan semua jalan bisa menemukan titik temu lewat kompromi. KIH harus realistis bahwa parlemen dikuasai oleh KMP. Termasuk dalam penentuan ketua Komisi tidak boleh saling memaksakan.
Menurutnya ini adalah realita politik, dimana layaknya eksekutif dikuasai oleh KIH, terlihat dari mentri-mentri yang ada di kabinet 'kerja' berasal dari koalisi pendukung Jokowi-JK tersebut. Demikian juga yang di parlemen, pimpinan komisi juga didominasi KMP.
"Menurut saya harus lewat kompromi. Harus realitas, tidak boleh saling memaksakan. Kalau ini tidak terisi, merugikan mereka sendiri," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
