REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tanpa diketahui media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluar dari istana sekitar pukul 15.00 WIB. Tak ada yang tahu ke mana orang nomor satu di Indonesia itu pergi.
Baru ketika sudah kembali ke kantornya, Jokowi bercerita mengenai kegiatan blusukan yang dilakukannya. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, baru saja melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengurusi perizinan usaha.
Berdasarkan hasil sidaknya, Jokowi menemukan masih banyak pelayanan perizinan di BKPM yang harusnya bisa dipercepat.
"Tadi kita jumpai dalam SOP-nya. Misal izin prinsip hanya tiga hari, tapi dalam praktiknya ada yang 12 hari. Tapi saya kira itu bisa diperbaiki," katanya, Selasa (28/10).
Selain itu, Jokowi memberi contoh lain. Pengurusan izin pembangunan pembangkit listrik ada yang membutuhkan waktu dua sampai empat tahun. Padahal listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, industri, dan manufaktur.
Jokowi menilai, faktor yang menghambat proses perizinan selama ini adalah rumitnya birokrasi di kementerian. Karenanya, ke depan pemerintah menargetkan one stop service perizinan untuk memangkas birokrasi yang selama ini menghambat investasi.
Sehingga, investor tak perlu datang ke banyak kementerian untuk mengurus izin usaha. Cukup datang ke satu tempat, yakni BKPM.
Jokowi mengaku, sempat bertanya langsung pada pemohon yang sedang mengurus perizinan di BKPM. Secara umum, kantor BKPM sudah memadai, perangkat yang digunakan sudah baik, dan sistem online pun sudah ada.
Sehingga hanya perlu dibangun sistem baru yang terintegrasi dengan kementerian lain. Agar memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan.
Mantan wali kota Solo tersebut mengatakan, sudah memberi target pada BKPM untuk mengintegrasikan perizinan dalam waktu paling lambat enam bulan. Sekali pun saat ini posisi kepala BKPM kosong, Jokowi mengaku optimistis para deputi bisa mewujudkan target tersebut.
"Kita serius untuk mengurusi masalah perizinan ini," ucap dia.
Apabila perizinan sudah semakin mudah, lanjut Jokowi, maka investor akan berbondong-bondong menanamkan investasinya di Indonesia. Hal itu akan berdampak pada semakin banyaknya lapangan pekerjaan baru.
Setelah one stop service perizinan di tingkat nasional sudah berjalan, maka selanjutnya pemerintah akan mendorong konsep serupa diterapkan di daerah.
"Saya lihat daerah juga sudah banyak yang siap," ujar Jokowi yang pernah menginisiasi konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika