Selasa 28 Oct 2014 18:11 WIB

Menkopolhukam Minta Gonjang-Ganjing Politik Dihentikan

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Bayu Hermawan
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat membacakan pengumuman kabinet di Istana Negara, Ahad (26/10)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat membacakan pengumuman kabinet di Istana Negara, Ahad (26/10)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto meminta semua pihak untuk menghentikan gonjang-ganjing politik, terutama di parlemen. Menurutnya jika kondisi politik tidak stabil, maka akan berdampak terhadap sektor lain.

''Mereka boleh berbeda-beda pendapat, tapi jangan menjadikan situasi tidak karu-karuan. Kemudian nanti berpengaruh pada masalah pasar dan ekonomi,'' kata Tedjo usai mengikuti sertijab di Kemenkopolhukam, Selasa (28/10).

Ia melanjutkan perbedaan pendapat yang kerap terjadi di lembaga parlemen sebaiknya segera dihentikan. Menurutnya rakyat sudah capek dengan ribut-ribut di parlemen. "Boleh beda pendapat, tapi solusinya untuk rakyat. Jangan untuk kepentingan golongan atau partai,'' jelas mantan KSAL itu.

Terkait rapat jajaran di Kementerian Polhukam, Kemenkopolhukam bakal menggelar rapat jajaran di Kemenpolhukam pada Selasa (28/10) sore. Tedjo mengungkapkan Presiden Joko Widodo memberikan waktu dua hari untuk buat menko-menko dan kementerian untuk bisa menjelaskan semua kondisi terkini.

''Apa saja yang beliau butuhkan harus bisa dijelaskan pada beliau,'' ujarnya.

Berdasarkan pantauan Republika di Kantor Kemenkopolhukam, sejumlah menteri di jajaran Kemenkopolhukam telah hadir di kantor Kemenkopolhukam, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Luar Negeri, Kepala Staff Angkatan Laut, Kepala BIN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement