REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri, Achmad Fannani Sumali tak mempermasalahkan tidak adanya kader Muhammadiyah dalam jajaran menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

"Muhammadiyah itu sudah terbiasa mandiri," ujarnya, Selasa (28/10).

Ia mengatakan sejak awal itulah prinsip dari Muhammadiyah. Sehingga ada atau tidak keterwakilan Muhammadiyah di kementerian bukanlah sebuah persoalan. Sebab apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah semata-mata untuk bangsa.

Sumali juga menjelaskan bahwa banyak cara untuk berjuang demi bangsa, tidak harus di kementerian. Ia juga menyatakan Muhammadiyah akan senantiasa membantu pemerintah, karena itu sudah menjadi tekad sejak Muhammadiyah didirikan.

"Kita ikhlas semata-mata mencari ridha Allah," katanya.

Muhammadiah, lanjut Sumali, akan tetap membantu pemerintah, terutama dalam sektor pendidikan melalui sekolah-sekolah dan dalam sektor kesehatan melalui rumah sakit-rumah sakit. Meskipun Muhammadiyah tidak memiliki keterwakilan di kementerian, tidak akan ada yang dikurangi dari semua itu.

Sumali menambahkan, Muhammadiyah juga tetap akan bersikap kritis terhadap pemerintah. Ini karena Muhammadiyah berharap pemerintah tetap amanah ketika menjalankan pemerintahan.

"Loyal tapi kritis. Intinya itu, dari dulu," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika