REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat ekonomi Yustinus Prastowo meyakini Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla tidak akan bisa bekerja maksimal hingga akhir tahun. Ini merupakan dampak dari adanya perombakan kementerian.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melebur beberapa kementerian. Beberapa diantaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan untuk kementerian yang baru dibentuk adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Prastowo mengatakan, perubahan ini tentu menimbulkan permasalahan bagi kementerian yang dilebur dan juga kementerian baru terkait penggunaan anggaran. Apalagi, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, kementerian yang dilebur tidak bisa begitu saja  menggabungkan anggaran masing-masing dan kemudian digunakan.

Jadi, ujar dia, dalam dua bulan ini setidaknya hingga adanya RAPBN-P 2015 mulai awal Januari, beberapa pos kementerian hanya bisa melakukan efisiensi dan perencanaan terkait program-program yang akan dijalankan.

"Di tahun ini praktis tidak banyak yang bisa dilakukan. Hanya efisiensi, itu pun tidak akan maksimal. Kemudian hal lainnya adalah mengamankan penerimaan pajak. Lebih banyak kerjanya membuat planning saja," ujar Prastowo ketika dihubungi Republika.

Prastowo pun mengkiritisi keputusan Joko Widodo yang memindahkan Kementerian ESDM untuk berada di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiminan. Menurut dia, itu bukan keputusan tepat mengingat ESDM lebih sering bersingungan dengan Keuangan dan juga BUMN.

"Jadi lebih tepat jika tetap berada di bawah Kemenko Perekonomian. Saya rasa ini  perlu ditinjau ulang di tengah jalan, apakah memang nantinya  koordinasinya bisa selaras," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika