REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Dede Yusuf Macan Effendi menilai Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo akan kesulitan merealisasikan program kerja di awal tahun pertama pemerintahan.
Sebab Jokowi mengubah nomenklatur dan struktur kementerian di kabinet sebelumnya. "Perombakan kabinet membuat adaptasi kerja butuh waktu," kata Dede, Senin (27/10).
Dede mencontohkan pembentukan lembaga baru Kementerian Koordinator Kemaritiman dan pemecahan serta penggabungan sektor kementerian, kebudayaan, lingkungan hidup dan kehutanan. Menurutnya kebijakan Jokowi di kementerian tersebut tidak bisa cepat dilaksanakan.
"Energi kabinet di tahun pertama akan habis untuk penyesuaian bukan langsung kerja seperti yang diinginkan Presiden," kata Dede.
Mestinya, kata Dede, Jokowi tidak melakukan perombakan besar di kabinet. Jokowi cukup melanjutkan program kabinet Indonesia Bersatu Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Dengan begitu dia bisa langsu melayani rakyat. "Karena secara jumlah kementerian kabinet SBY dan Jokowi tidak jauh beda," katanya.
Pemerintahan SBY telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan. Untuk itu Dede menyatakan komitmen pembangunan pro rakyat tidak dapat dilihat dari perombakan kabinet, melainkan dari penunjukkan figur menteri profesional dan politik anggaran secara kesinambungan.
Meski begitu, Dede menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet. "Apa yang Pak SBY lakukan tinggal dilanjutkan saja, misalnya penajaman di sektor kemaritiman tanpa perlu merombak sektor lainnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
