REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Penunjukan mantan Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan (Menhub) menuai kritik sejumlah kalangan. Keputusan tersebut dinilai tidak sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo semasa kampanye dulu. 

Peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi menuturkan, selama mengelola PT KAI, Jonan kerap melakukan kebijakan yang tidak prorakyat kecil. Salah satunya adalah dengan mengusur ribuan pedagang kaki lima yang mencari nafkah di lingkungan stasiun kereta.

"Sementara di satu sisi, Ignasius Jonan justru memberi ruang istimewa kepada para pemodal besar yang menggeluti bisnis ritel untuk membuka usaha mereka di stasiun-stasiun," kecam Palupi saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Senin (27/10). 

Menurutnya, rekam jejak Jonan yang dinilai jauh dari prinsip keadilan tersebut bakal menjadi masalah bagi misi Trisakti yang sering didengung-dengungkan Jokowi saat berkampanye dulu. Salah satunya yaitu mewujudkan kedaulatan ekonomi.

"Bagaimana mungkin berdaulat secara ekonomi tanpa keterlibatan rakyat kecil? Saya tak bisa membayangkan jika nantinya ribuan pedagang yang ada di pelabuhan dan terminal-terminal digusur, kemudian digantikan oleh para pemodal besar," ujar Palupi.

Tak hanya Jonan, penunjukan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian juga disesalkan Palupi. Pasalnya, rekam jejak Amran sebagai pebisnis yang bergerak di bidang pertanian bakalan berpotensi menimbulkan konflik.

"Ketika yang menjadi menteri pertanian adalah pebisnis yang terkait dengan pengambilan lahan-lahan petani, bagaimana mungkin perspektif kedaulatan ekonomi bisa dijalankan?" kata Palupi mempertanyakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika