REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah menjelaskan alasan dibalik penunjukan Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani sebagai menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Menurutnya ada dua pertimbangan khusus yang diambil Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terhadap dua tokoh partai tersebut. "Pertimbangannya kompetensi dan hirarki di struktur partai," kata Basarah saat dihubungi Republika Online, Senin (27/10).
Basarah mengatakan secara kompetensi Tjahjo dan Puan layak menduduki posisi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kooridinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dari sisi hirarki kepartaian, lanjut Basarah, dua orang tersebut menempati posisi tertinggi partai di bawah ketua umum.
"Jadi di bawah Ibu Mega ada dua pejabat tinggi di DPP yakni Pak Tjahjo Kumolo dan Ibu Puan Maharani," ujar Basarah.
Ketua Fraksi PDIP di MPR ini berharap menteri di kabinet Jokowi bisa segera bekerja. Mereka harus bisa merealisasikan janji-janji politik Jokowi-JK selama masa kampanye. "Buktikan kemauan presiden. Dedikasikan seluruh dharma bakti kepada bangsa dan negara," kata Basarah.
Selain Tjahjo dan Puan, dua kader aktif PDIP yang juga menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK ialah Anak Agung Puspayoga dan Yasonna H. Laoly. Puspayoga dipilih menjadi Menteri Koperasi dan UMKM.
Sedangkan Yasonna dipilih menjadi Menteri Hukum dan HAM. Meski dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, namun Puspayoga dan Yasonna tidak menempati hirarki tertinggi di kepengurusan DPP PDIP.