REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perekonomian menjadi masalah krusial yang harus dihadapi tim ekonomi Kabinet Kerja yang dipimpin Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
Setidaknya ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi dan diselesaikan tim ekonomi terkait ekonomi bangsa.
Pertama, kata pengamat ekonomi UI Muslimin Anwar, pertumbuhan diperkirakan tak sesuai dengan perkiraan awal tahun. Bahkan, kata dia, cenderung menuju batas bawah kisaran perkiraan terkini yaitu 5,1-5,5 persen.
Konsumsi pemerintah juga belum meningkat tinggi sesuai pola musimannya terkait dengan penghematan anggaran. "Konsumsi swasta masih tumbuh cukup tinggi namun dengan kecenderungan melambat pascapelaksanaan Pemilu 2014," kata Muslimin di Jakarta, Senin (27/10).
Kedua, defisit kembar berupa defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal. Ketiga, risiko inflasi terutama terkait kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Muslimin mengatakan Pemerintahan Jokowi-JK diperkirakan akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada 1 November 2014. Ini akan berdampak pada peningkatan tambahan inflasi sebesar 3,0-3,5 persen. Namun, itupun masih bergantung kepada skenario kenaikan tarif angkutan yang akan diterapkan nantinya.
Meskipun demikian, seiring meningkatnya kepercayaan publik atas terbentuknya Pemerintahan baru, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus segera merespons dengan tepat tantangan ini. Tujuannya, kata Muslimin, agar prospek perekonomian pada 2015 yang diperkirakan tumbuh 5,4-5,8 persen, dengan inflasi yang terkendali pada 3-5 persen, dan defisit transaksi berjalan yang menurun ke arah yang lebih sehat di bawah 3 persen, dapat tercapai dengan baik.
Terkait dengan hal tersebut, maka para menteri ekonomi yang baru dilantik harus segera berkoordinasi dan tancap gas merumuskan dan mengimplementasikan berbagai respons kebijakan baik jangka menengah maupun jangka panjang. "Khususnya terkait peningkatan daya saing ekspor manufaktur, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan permbangunan berwawasan maritim," jelas Muslimin.
Para menteri ekonomi Kabinet baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK harus dapat bekerja sama dengan baik dengan instansi ekonomi lainnya seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Kerja sama ini untuk memperkuat koordinasi kebijakan yang telah dilakukan oleh OJk, LPS, BI dan pemerintahan sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika