REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan kini publik bisa melihat kenyataan bahwa selama ini Koalisi Merah Putih (KMP) tidak pernah meminta jatah menteri dan menganggu proses seleksi menteri dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo.

"Kami dari KMP terbukti tidak ada yang meminta jabatan menteri. KMP komitmen dengan koalisinya, tidak akan sekedar asal beda dan asal kritik," kata Hidayat kepada Republika, Ahad (26/10).

Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu melanjutkan, KMP tidak akan sekedar menjadi koalisi asal beda atau menyalahkan pemerintah. Akan tetapi, KMP akan bersikap konstruktif dan mengawasi pemerintah agar nawacita pemerintah dapat terwujud. Menurutnya kabinet Jokowi harus dapat melaksanakan dan merealisasikan janjinya.

Menurutnya sekarang yang dibutuhkan Jokowi-JK adalah kejujuran untuk melaksanakan janji, agar jargon menjadi Indonesia hebat bisa terbukti. Sementara terkait terpilihnya Lukman Hakim Saifudin yang notabenenya adalah politikus PPP, Hidayat mengatakan hal itu diluar kebijakan KMP.

"Kalau boleh kami sebut, menteri Jokowi ada dari PPP," katanya.

Sebab menurutnya, PPP kubu Romahurmuziy sebelumnya memang telah mendeklarasikan diri bergabung dengan barisan partai pendukung pemeritah, yakni Koalisi Indonesia Hebat. Sementara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali yang merupakan pimpinan resmi PPP masih berada di KMP.

"KMP akan mengkaji keputusan dari PPP setelah Jokowi mengumumkan menterinya," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika