REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, menilai komposisi menteri dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi saat kampanye. Saat itu, Jokowi menjanjikan kabinet ramping dan profesional serta berasal dari kalangan non-partai.

Pada kenyataannya banyak menteri yang merupakan anggota aktif dari partai pendukung pemerintah.  "Beliau tidak menepati janjinya, tidak ramping, tidak seratus persen profesional," kata anggota DPR ini kepada Republika Online (ROL), Ahad (26/10).

Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga sebelumnya menjanjikan tidak ada transaksi dalam pembentukan kabinetnya. Karena itu, Aryo mempertanyakan kinerja dan alasan ditetapkannya sejumlah menteri yang merupakan anggota partai politik.

Namun, Aryo tidak menampik dan mengakui sejumlah nama menteri Jokowi yang dinilainya cocok dan bisa diakui rekam jejaknya. 

Aryo menyebutkan beberapa nama seperti menteri pariwisata, Arief Yahya. Menurutnya, rekam jejak bisa diakui sebagai Dirut PT Telkom dan kinerjanya cukup terbukti. Menurutnya, Arief bisa membawa pengalaman di dunia marketing dan bidang IT dalam sektor pariwisata. Selanjutnya, ia juga menyebutkan nama Ignatius Jonan yang dipilih sebagai menteri perhubungan. Menurutnya, Jonan memiliki pengalaman sebagai Dirut PT KAI dan sebagai menteri dari kalangan profesional.

Ia menambahkan, penetapan menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden sebagai eksekutif. Oleh karena itu, menurutnya, kinerja pemerintah ke depan tergantung presiden dan kabinetnya. Karena menurutnya, kabinet adalah pekerjaan lintas kementerian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika