REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan secara resmi pertimbangan terkait perubahan nama-nama kementerian di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad siang (26/10).

Pimpinan yang datang adalah Ketua DPR Setya Novanto dan tiga wakilnya, Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto. Sedangkan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah tidak tampak. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPR, Setya Novanto mengingatkan Presiden Jokowi mengenai efek dari perubahan kementerian yang dilakukan olehnya. Sebut saja, dari sisi anggaran, sisi sosial, dan sisi politik yang bisa ditimbulkan.

"Dalam hal perubahan-perubahan ini, kami telah sampaikan bahwa perlu dipertimbangkan adanya yang berkaitan 'money follow function' (anggaran menyesuaikan fungsi), dan 'action follow policy' (aksi sesuai kebijakan). Kami mohon pertimbangan yang berimpliksi terhadap masalah anggaran, masalah sosial, dan terhadap masalah politik," katanya.

Ia mengatakan adalah hak prerogatif presiden untuk melakukan penyusunan dan penggabungan kementerian negara. Tetapi, hal itu pun harus sesuai UU 39/2008 dan DPR akan menyelaraskannya dengan UU MD3.

Presiden Jokowi mengapresiasi pertimbangan DPR mengenai perubahan nomenklatur kementerian.

"Kami apresiasi karena sangat cepat direspons dan dijawab untuk kerja kami umumkan kabinet terkait meteri-menteri yang ada. Beberapa hal yang disampaikan yaitu pertimbangan baik mengenai kementerian yang dipecah maupun kementerian yang digabungkan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan," kata Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika