REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) berharap susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bisa membawa perubahan yang baik bagi Indonesia, khususnya dalam penegakan hak asasi manusia.

Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan pihaknya memiliki kriteria ideal bagi sosok yang nantinya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Kriteria ini dinilai menjadi faktor yang akan membantu menteri tersebut untuk dapat menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM. Sebab hingga saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.

"Sebenarnya harapan untuk kita (adalah) di kabinet hari ini," ujarnya, Jumat (24/10).

Kontras berharap posisi Menkumham tidak lagi diisi oleh 'wajah lama'. Menurutnya sudah saatnya generasi baru yang lebih muda diberi kesempatan. Akan sangat disayang jika generasi baru yang memiliki potensi tidak mendapatkan kesempatan.

"Kita ini seperti kekurangan stok saja, banyak kok orang pintar (dari generasi baru)," katanya.

Haris melanjutkan, Kontras juga berharap Menkumham yang baru tidak dari kalangan pengacara, namun diberikan ke tokoh-tokoh yang sudah lama bergelut di bidang HAM.

Selain itu, Ia menilai kandidat yang nantinya menjabat sebagai Menkumham hendaknya memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan HAM dan berkomitmen dalam penuntasan masalah HAM.

"Orang itu juga harus punya keberanian," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika