REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R Siti Zuhro, mengemukakan publik ingin bukti konkret kaitan antara "kabinet kerja" dan ketangkasan Presiden dalam memformulasikan calon-calon menterinya.
"Yang jelas rakyat sudah telanjur bingung, menebak-nebak mengapa Presiden RI Joko Widodo batal mengumumkan menterinya, Rabu (22/10) malam lalu? Dalam hal ini, publik menangkap ketidakpastian itu," katanya, Jumat (24/10).
Menurut Siti, ada kesan kuat di tengah publik bahwa ada resistensi dari kekuatan-kekuatan politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap keputusan Presiden RI Jokowi. Batalnya pengumuman kabinet, lanjut dia, menandakan alotnya kesepakatan final mengenai nama-nama calon menteri setelah ada catatan-catatan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Artinya, mengubah nama-nama calon menteri ternyata bukan perkara mudah karena melibatkan persetujuan pucuk pimpinan partai-partai pendukung Jokowi-JK," kata alumnus Curtin University, Perth, Australia itu.
Jokowi bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan moto revolusi mental berketetapan untuk tidak merekrut menteri-menteri yang terindikasi korupsi. Namun, menurut Siti, tekadnya tersebut belum tentu mendapat persetujuan dari kekuatan-kekuatan politik pendukung utamanya.
"Oleh karena itu, jadwal pengumuman akhirnya molor," kata dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu.
Menurut dia, idealnya kabinet kerja harus diikuti oleh perencanaan, antisipasi, dan tindakan yang tangkas dalam menyiapkan format kabinet dan orang-orang yang duduk di dalamnya. Dengan demikian pemerintahan baru tidak membingungkan rakyat dan bahkan memaksa publik berspekulasi menerka-nerka lambannya Jokowi mengumumkan kabinetnya atau para menterinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika