REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak ingin mengambil bagian dalam muktamar yang bakal digelar kubu Suryadharma Ali (SDA) di Jakarta pada 30 Oktober.
"Kenapa kita harus hadir? Kita sudah punya ketua hasil muktamar di Surabaya dan itulah yang sah," ujar Ketua DPP PPP Amir Uskara, Kamis (23/10).
Mantan legislator DPRD Sulsel itu menegaskan, muktamar VIII yang akan dilaksanakan SDA pada akhir bulan ini di Jakarta tidak sah. Karena sudah dibatalkan oleh majelis syariah PPP.
"Mengacu pada putusan majelis syariah yang ditandatangani Ketua KH Maimoen Zubair dan Sekretaris Anas Tahir, maka Muktamar PPP VIII yang dilaksanakan di Surabaya itu yang sah," jelasnya.
Ia mengatakan, polemik yang berkepanjangan selama ini di internal partai telah diselesaikan dan majelis syariah. Kemudian mengeluarkan putusan agar menggelar muktamar sebelum 20 Oktober.
DPP PPP yang menerima putusan kemudian menggelar ,uktamar VIII di Surabaya pada Kamis 16 Oktober 2014 dan memilih secara aklamasi Romahurmuziy sebagai ketua umum.
"Sekarang kita tinggal menunggu keputusan menkumham. Kalau keputusan itu keluar sebelum tanggal 30, maka Muktamar di Jakarta siap-siap saja dibongkar oleh polisi karena ilegal," tegasnya.
Amir mengatakan, mahkamah partai pun berencana akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
"Intinya begini, apa pun bentuknya muktamar yang digelar oleh Suryadharma Ali, maka saya pastikan tidak akan hadir dan pengurus lainnya juga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika