REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, kembali menilai muktamar yang berlangsung pada 15 Oktober lalu di Surabaya, Jawa Timur, tidak sah. Muktamar yang digelar oleh kubu Sekretaris Jenderal Romahurmuzy (Romy) -- yang kemudian dinobatkan menjadi ketua umum pada muktamar itu --dinilainya banyak pelanggaran.
"Selain pelanggaran AD/ART, juga melanggar keputusan Mahkamah Partai, keputusan Majlis Syari'ah, tidak mendapatkan izin dari Mabes Polri, tidak mendapatkan izin atau rekomendasi dari Kapolda Jawa Timur, tidak mengindahkan keputusan dari Kemenkumham," ujar Suryadharma Ali kepada Republika, usai menghadiri Silaturahim Kiai dan Pengurus Pondok Pesantren se-Indonesia di Pondok Pesantren Asiddiqiyah, Kebon Jeruk, Jakarta Selatan, Kamis (23/10).
Alhasil, menurut SDA, seluruh keputusan dalam Mukhtamar Surabaya pun dianggap tidak sah. Sementara itu, pada Muktamar VIII yang akan digelar pada 30 Oktober, SDA berpendapat sudah sesuai AD/ART Partai. Terlebih dalam AD/ART disebutkan pelaksanaan Muktamar VIII dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah pemerintaan baru terbentuk.
Tak hanya itu, dalam mukhtamar versi SDA yang rencananya akan di gelar di Jakarta, sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai dan Keputusan Majelis Syari'ah. "Kemarin (Muktamar Surabaya) belum, sekarang Presiden sudah dilantik, dan insyaallah, menteri sebentar lagi dilantik," tutur SDA.
Dalam Pertemuan Majelis Silaturrahim Kiai dan Pengurus Pondok Pesantren Se-Indonesia (MSKP3I) itu, SDA bersama para tokoh alim ulama bertemu dalam rangka membahas masalah kekisruhan yang terjadi di tubuh PPP. Selain itu acara tersebut dimaksudkan sebagai langkah persiapan rencana pelaksanaan Muktamar VIII, 30 Oktober 2014.
"Kiai merasa prihatin dengan adanya kisruh di PPP, karena konflik itu tidak membawa maslahat bagi PPP, merugikan banyak pihak, terutama untuk PPP dalam lima tahun kedepan," tutur SDA.
Dengan adanya forum tersebut SDA dan para ulama berharap agar konflik di PPP berakhir, untuk menuju muktamar mendatang.
Ia berharap dengan tema "Islah Nasional untuk Rakyat" tidak hanya menjadi ajang islah bagi tubuh PPP tetapi juga bagi seluruh pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia yang sempat terpecah-pecah usai Pemilihan Presiden 2014. Rencananya tema tersebut akan dipakai juga dalam Muktamar VIII nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
