REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul meminta KPK ikut memeriksa rekam jejak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"DPR juga harus dikasih pembelajaran dulu. Jangan kayak yang paling hebat aja," ujarnya, dalam diskusi, di Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis, (23/10).

Menurutnya, menjadi anggota DPR memang banyak tantangan. Meski saat kampanye berniat untuk tak korupsi, namun bila sudah masuk ke DPR iman pun bisa lemah. Terutama bila harus bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Ruhut sendiri memberi nilai 100 kepada Presiden Joko Widodo, karena melibatkan KPK dalam penyeleksian menteri. Baginya, cara itu merupakan langkah mencegah korupsi.

"Kita harus hormati tindakan Paka Jokowi," ujarnya. Ia menambahkan, sikap Jokowi tak melanggar hak prerogatif, seperti yang dituduhkan beberapa pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika