REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Presiden Jokowi dinilai memberi sebuah tradisi baru dalam pemerintahannya ketika menunda pengumuman kabinet untuk mendapatkan calon-calon pendamping yang bersih dari korupsi.
“Walaupun pembentukan kabinet menjadi terlambat, pemerintahan ini tidak akan kolaps karena birokrasi tetap berjalan, apalagi dengan sistem otonomi ini gubernur tetap tetap berjalan kerjanya dan di kementrian pun ada Dirjen,” ujar politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani, Kamis (23/10).
Sikap Jokowi yang meminta KPK dan PPATK untuk memeriksa calon-calon menterinya, dianggap sebagai tindakan yang patut diapresiasi dan memperlihatkan sebuah tradisi baru pemerintahan.
"Pembentukan kabinet itu 14 hari waktunya, kita berikan ruang dulu," kata Ahmad Yani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika