REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kaukus Indonesia Timur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk lebih memperhatikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat timur Indonesia.
"Kami menunggu kerja cepat dan hasil yang efektif dari pemeritahan Jokowi dan JK, terutama dalam menangkap aspirasi pembangunan," kata Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD RI Nono Sampono, Rabu (22/10). Hal ini nantinya akan berdampak kepada wilayah timur Indonesia untuk lebih berkembang.
Permintaan Anggota DPD asal daerah pemilihan Maluku ini disampaikan usai melakukan rapat bersama dengan sejumlah anggota DPD lainnya dari 13 provinsi wilayah timur Indonesia guna menyikapi isu yang berkembang terkait formulasi kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Kaukus Indonesia Timur DPD RI mengingatkan agar Jokowi-JK dapat memperbaiki kinerja pemerintahan sebelumnya yang terasa belum optimal melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari masyarakat wilayah timur.
Kurangnya perhatian pemerintah pusat selama ini, ujar Nono, dapat dilihat dari masih banyaknya provinsi dan kabupaten yang tergolong sebagai daerah miskin atau tertinggal.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, M Sybli Sahabuddin, mengatakan, dalam memilih menterinya, Jokowi
tidak cukup hanya melihat integritas dan track record. "Harus juga memilih menteri yang merepresentasikan wilayah dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Menurutnya, diperlukan tokoh dari timur sendiri untuk mengejawantahkan bagaimana upaya-upaya mengentaskan masalah ketertinggalan.
Menurutnya, ada beberapa kementerian yang memiliki tugas-tugas strategis dan erat dengan masalah kewilayahan, seperti infrastruktur, sumber daya kelautan, atau pembangunan daerah tertinggal.
Dirinya tidak mempersoalkan berapa banyak tokoh Indonesia timur yang nantinya dapat mengisi posisi menteri. “Alangkah indahnya jika kabinet Jokowi-JK nanti berisi orang-orang profesional, berintegritas dan mencerminkan kebhinekaan,” ujar Sybli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika