REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) meminta pengumuman kabinet pemerintahan tidak terburu-buru. Alasannya, dalam memilih para calon pejabat tinggi tersebut perlu pertimbangan matang.

Dalam proses tersebut, JK mengakui bersama Jokowi selalu berkonsultasi dengan ketua umum parpol koalisinya. Keduanya meminta masukan terkait pembentukan kabinet. Namun, ia membantah kalau ada desakan dari mereka.

"Kepentingan kita hanya untuk rakyat. Parpol tidak ada yang mendesak mereka hanya memberikan rekomendasi atas nama-nama. Bukan suatu desakan," ujar dia, Rabu (22/10).

Menurut dia, dalam memutuskan seseorang menjadi menteri harus punya keahlian, kredible, jiwa kepemimpinan dan pengalaman yang baik. Selain itu, Jokowi-JK juga mempertimbangkan keterwakilan daerah, agama, gender dan partai-profesional.

Mereka yang dari partai juga harus benar-benar mempunyai keahlian, sedangkan profesional sisi /leadership/. JK menambahkan, semua hal tersebut harus diharmonisasikan agar ada keseimbangan di jajaran kabinetnya nanti.

Dalam menyeleksi nama-nama itu, kata JK, rekomendasi KPK dan PPATK tetap menjadi bahan pertimbangannya. Ia juga tak akan memaksakan nama yang mendapat /warning/ dari kedua lembaga tersebut.

JK juga menyatakan pada Rabu pagi melakukan pertemuan dengan Jokowi. Pertemuan tersebut untuk membicarakan bagaimana menjalankan program pemerintahan dan kebijakan nanti.

"Biasa saja pertemuan tadi. Masa presiden - wapres tidak ketemu, harus ketemu setiap hari," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika