REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) meminta pengumuman kabinet pemerintahan tidak terburu-buru. Alasannya, dalam memilih para calon pejabat tinggi tersebut perlu pertimbangan matang.

"Ini untuk tim yang akan bekerja lima tahun. Jadi perlu hati-hati, harus orang yang benar-benar bagus dan bebas dari masalah," kata JK usai bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Rabu (22/10).

Menurut dia, dalam memutuskan seseorang menjadi menteri harus punya keahlian, kredible, jiwa kepemimpinan dan pengalaman yang baik. Selain itu, Jokowi-JK juga mempertimbangkan keterwakilan daerah, agama, gender dan partai-profesional.

Mereka yang dari partai juga harus benar-benar mempunyai keahlian, sedangkan profesional sisi /leadership/. JK menambahkan, semua hal tersebut harus diharmonisasikan agar ada keseimbangan di jajaran kabinetnya nanti.

Dalam menyeleksi nama-nama itu, kata JK, rekomendasi KPK dan PPATK tetap menjadi bahan pertimbangannya. Ia juga tak akan memaksakan nama yang mendapat /warning/ dari kedua lembaga tersebut.

Menurut dia, demi kebaikan bersama, menteri yang ia tunjuk nanti haruslah orang-orang kredible, kompeten serta bebas dari persoalan hukum. JK juga tak merasa terbebani dengan penilaian KPK kepada kandidat yang diusulkan.

"Kepentingan kita hanya untuk rakyat. Parpol tidak ada yang mendesak mereka hanya memberikan rekomendasi atas nama-nama. Bukan suatu desakan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika