REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPR menegaskan tidak akan hadir dalam Rapat Paripurna DPR pada Rabu pukul 16.00 WIB dengan agenda penentuan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
"Partai NasDem menegaskan rapat ini (Rapat Paripurna ke-6) tidak sesuai dengan tata tertib DPR RI. Apabila rapat ini sebagai kelanjutan dari paripurna ke-5, juga disampaikan bahwa rapat paripurna ke-5 telah ditutup karenanya tidak ada lanjutan rapat piripurna," kata juru bicara Fraksi Nasdem di DPR Zulfan Lindan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/10).
Dia mengatakan Partai NasDem belum mengajukan nama-nama di dalam komisi-komisi yang ada, karena harus menunggu secara pasti struktur pemerintahan yang ada sekarang. Dia meminta pimpinan DPR dan fraksi untuk bersabar menunggu satu hingga dua hari apa yang diputuskan oleh Presiden Jokowi, terkait bentuk kabinetnya seperti apa.
"Lalu kemudian kita akan bersama-sama mengajukan nama, melengkapi seluruh yang dibutuhkan oleh institusi yang ada di DPR ini," ujarnya.
Dia mengatakan Fraksi NasDem tidak ingin melihat DPR ini sebagai sebuah lembaga yang menjadi permainan kelompok-kelompok kepentingan perseorangan atau pun kepentingan koalisi-koalisi. Karena itu ujar dia, Fraksi Nasdem ingin meluruskan semua persoalan dari hal yang kecil sampai hal yang besar agar berjalan lebih tertib, lebih teratur sesuai dengan aturan yang ada.
"Proses ini harus diluruskan, proses paripurna itu ada pertemuan dulu, antar rapat pertemuan dulu lalu konsultasi karena paripurna ini berkaitan dengan pengganti badan musyawarah," katanya.
Menurut dia apabila pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat seperti paripurna berjalan sendiri tanpa arah, tanpa alasan yang kuat tentu Fraksi Nasdem tidak bisa hadir. Selain itu menurut dia, paripurna tidak boleh menjadi permainan-permainan dan menjadi alat-alat permainan politik sehingga rakyat semakin kacau dan lembaga ini semakin tidak terhormat.
Sebelumnya DPR menjadwalkan Sidang Paripurna keenam pada Rabu (22/10) untuk melanjutkan paripurna kelima pada Selasa (21/10) untuk menentukan alat kelengkapan dewan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika