REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito, meminta Jokowi menjadikan penilaian KPK dan PPATK sebagai pertimbangan utama dalam menentukan nama-nama di kabinetnya.
Menurutnya, Jokowi-JK harus berani bersikap sebagai bentuk konsistensi perwujudan prinsip pemerintahan yang bersih ketika dihadapan parpol soal kandidat menteri yang dirasa bermasalah.
"Para kandidat yang bermasalah dan potensial korupsi sebaiknya diganti," kata Arie kepada Republika, Rabu (22/10).
Dikhawatirkan, calon menteri yang dipaksakan oleh parpol pengusung dan akan menjadi beban pemerintahan Jokowi kelak. Menurutnya, jumlah politisi parpol yang bersih stocknya masih banyak. Dia meminta jika ada kandidat yang diajukan parpol ternyata bermasalah jangan dipaksakan dipasang.
"Termasuk golongan profesional yang potensial korupsi berdasarkan penilaian KPK dan PPATK harus dihentikan sekarang sebelum terlanjut," imbuhnya.
Jokowi diminta belajar dari kegagalan mantan Presiden SBY saat memilih menteri dan tersandung korupsi akhirnya merugikan pemerintahan SBY dimata publik. Dia yakin Jokowi akan mendapatkan dukungan dari rakyat jika mendengarkan KPK dan PPATK.
Artinya, Jokowi harus mengawali pemerintahan dengan tindakan bersih. Sehingga jangan sampai dukungan besar rakyat diawali dengan kekecewaan lantaran kekeliruan memilih kabinet.
Menurutnya, jika ada pihak yang tidak suka kerjasama antara Jokowi dan KPK serta PPATK dalam penyusunan kabinet, lebih baik diabaikan saja. Sebab, publik lebih percaya kerjasama Jokowi dengan KPK dan PPATK dalam menyusun kabinet dibanding politisi. Hal itu menjadi tantangan serius yang harus dikawal.
"Tantangan Jokowi begitu besar di hadapan kelompok oposisi serta harapan rakyat juga besar. Jangan sampai cedera gara-gara urusan kabinet yang komposisinya diisi orang bermasalah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
