REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta Presiden dan Wapres RI Jokowi-JK segera memikirkan cara untuk menepati janjinya selama masa kampanye. Jokowi-JK pun diminta segera mengumumkan susunan kabinetnya.
Fadli menilai dengan menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK sama saja mencampuradukan urusan negara. Menurut dia, menteri merupakan hak preogratif presiden sehingga semuanya ada di tangan Jokowi-JK, tak perlu melaporkannya ke KPK.
"Jokowi-JK itu kan banyak janjinya tunaikan saja dulu. Menteri itu ada ditangan mereka bukan KPK," kata Fadli usai menghadiri pelantikan presiden di Gedung MPR/DPR, Senin (20/10).
Dia menambahkan, hal yang seharusnya menjadi kewenangan Presiden, lalu diserahkan ke lembaga lain, akan berdampak pada tata kelola negara ini. Jika alasannya untuk menelusuri rekam jejak kandidat, Jokowi-JK cukup minta data mereka.
Kondisi ini, menurut dia, dapat menimbulkan pertanyaan publik, pihak yang menentukan menteri Jokowi-JK bukanlah presiden, melainkan KPK. Jika ingin transparan, maka prosesnya harus diumumkan ke publik, bukan dengan cara menyerahkan nama ke KPK.
"Dalam UUD 1945 disebut orang yang kompeten, punya integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Namun itu hak preogatif presiden," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika