Sabtu 18 Oct 2014 20:21 WIB

Kabupaten Bogor Buka Tes CPNS

Rep: c74/ Red: Joko Sadewo
Pendaftaran CPNS
Foto: Antara
Pendaftaran CPNS

REPUBLIKA.CO.ID,  CIBINONG -- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar ujian tes masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebanyak 4.708 pelamar yang lulus verifikasi bersaing memperebutkan 104 formasi yang dibuka.

"Tes dilaksanakan dalam lima gelombang. Setiap gelombang ada lima sesi," kata Kepala BKPP Kabupaten Bogor Aty Guniarwaty di Cibinong, Sabtu (18/10).

Ia menjelaskan setiap sesi diikuti 90 peserta. Setiap peserta mengerjakan sebanyak 100 soal dalam waktu 90 menit. Setiap sesi memiliki soal yang berbeda. Ia mengatakan pemerintah menyediakan ada 20 ribu soal yang tidak sama setiap sesinya.

Pemerintahan Kabupaten Bogor membuka 117 formasi. Formasi  yang dibuka meliputi 47 formasi tenaga didik, dengan total peminat sebanyak 3.775 peserta. 40 formasi tenaga kesehatan, dengan peminat mencapai 541 orang. Dan 17 formasi strategis lainnya, seperti analis kebijakan, swadaya masyarakat, penilai pajak, teknik sipil, pekerja sosial, pertambangan, serta dokter hewan, dengan total peminat 392 peserta.

Dalam ujian tes masuk CPNS ini, setiap peserta harus memenuhi ambang-batas nilai yang telah ditentukan. Tes wawasan kebangsaan dengan nilai minimal 70 point. Tes intelejensi umum dengan nilai minimal 75 point, dan tes kepribadian dengan nilai minimal 126 point.

Bagi peserta yang mampu memenuhi nilai yang telah ditentukan peserta berhak mengikuti seleksi ujian berikutnya. Namun nilai minimal tersebut tak menjadi patokan peserta akan berhasil mengikuti seleksi ujian selanjutnya. Karena peserta lain yang memiliki nilai lebih baik akan menggeser posisi peserta yang mendapatkan nilai lebih rendah.

Aty mengatakan sistem rangking nilai ini digunakan karena jumlah peserta jauh lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang dibutuhkan. Ia juga menegaskan dalam tes masuk penerimaan CPNS ini, lepas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.

"Tidak ada peserta titipan. Tidak ada peserta yang membayar agar bisa diterima jadi PNS. Itu tidak mungkin terjadi di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement